Keresahan masyarakat pengguna jalan di ibu kota kembali memuncak seiring dengan maraknya fenomena Jalur Cepat Jakarta yang disalahgunakan sebagai arena balap liar pada malam hari. Area yang seharusnya berfungsi untuk memperlancar arus lalu lintas kendaraan bermotor ini berubah menjadi sirkuit maut bagi para pemuda yang gemar memacu adrenalin tanpa mempedulikan keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Raungan knalpot brong yang memekakkan telinga tidak hanya mengganggu waktu istirahat warga di sekitar lokasi, tetapi juga menciptakan risiko kecelakaan fatal yang mengancam nyawa pengguna jalan yang sah.
Banyak pihak menilai bahwa fenomena Jalur Cepat Jakarta yang dijadikan arena balap ini merupakan cerminan dari lemahnya pengawasan polisi di titik-titik rawan. Meskipun kamera pemantau (CCTV) sudah tersebar di berbagai sudut kota, para pembalap liar seolah tidak gentar dan tetap melakukan aksinya secara berkelompok. Ketiadaan patroli rutin di jam-jam rawan, yakni antara tengah malam hingga dini hari, memberikan ruang bagi para pelanggar hukum ini untuk memblokade jalan umum secara sepihak guna memulai perlombaan ilegal mereka.
Masalah di Jalur Cepat Jakarta ini kian rumit karena aksi balap liar sering kali melibatkan jaringan perjudian dan peredaran minuman keras. Hal ini bukan lagi sekadar hobi memacu kendaraan, melainkan sudah menjurus pada tindakan kriminalitas jalanan yang terorganisir. Warga yang mencoba menegur atau melintas saat aksi berlangsung sering kali mendapatkan intimidasi dari kelompok pendukung balap liar tersebut. Kondisi ini membuat rasa aman di ruang publik Jakarta semakin terdegradasi, terutama bagi mereka yang harus bekerja atau pulang larut malam melewati jalur-jalur utama kota.
Tindakan tegas di Jalur Cepat Jakarta harus segera diambil melalui razia besar-besaran dan penyitaan kendaraan yang tidak sesuai standar teknis. Namun, pendekatan represif saja tidaklah cukup. Diperlukan edukasi dan penyediaan fasilitas resmi bagi mereka yang memiliki minat di dunia balap agar tidak menggunakan fasilitas publik sebagai sirkuit. Selain itu, peningkatan koordinasi antara kepolisian dan pemerintah provinsi dalam menambah lampu penerangan serta memasang pembatas jalan (speed bump) di area strategis bisa menjadi solusi fisik untuk mencegah kecepatan tinggi di jalur cepat tersebut.
Lemahnya pengawasan terhadap Jalur Cepat Jakarta juga menciderai citra kepolisian sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Publik berharap ada tindakan yang konsisten dan bukan hanya musiman saat terjadi kecelakaan yang viral di media sosial. Penegakan hukum melalui sistem tilang elektronik (ETLE) harus dimaksimalkan dengan menjatuhkan sanksi berat bagi mereka yang terbukti melakukan balapan di jalan raya. Keamanan jalan raya adalah indikator kemajuan sebuah kota, dan Jakarta tidak boleh kalah oleh sekelompok orang yang mengabaikan aturan demi kepuasan sesaat.